Survei BPS Ungkap Kenaikan Biaya Pendidikan: Beban Orang Tua di Musim Sekolah Baru
Musim sekolah baru selalu identik dengan semangat baru dan harapan. Namun, bagi banyak orang tua di Indonesia, momen ini juga disertai dengan beban finansial yang tidak ringan. Survei terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) kembali mengungkap adanya kenaikan signifikan pada biaya pendidikan, yang menjadi tantangan besar di setiap tahun ajaran baru.
Menurut data yang dirilis BPS pada 1 Agustus 2024, sektor pendidikan mencatat inflasi sebesar 0,69 persen pada Juli 2024. Angka ini melonjak tajam dibandingkan bulan sebelumnya yang hanya 0,01 persen, dan menyumbang 0,04 persen terhadap inflasi umum nasional. Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPS, Ibu Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa kenaikan ini terutama didorong oleh peningkatan biaya pendidikan di jenjang pendidikan dasar hingga menengah. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap keluarga harus menyiapkan alokasi dana yang lebih besar untuk menyekolahkan anak-anaknya.
Kenaikan biaya pendidikan ini tidak hanya terbatas pada uang sekolah atau uang pangkal semata. Banyak komponen lain yang juga mengalami penyesuaian harga, seperti seragam sekolah, buku pelajaran, alat tulis, hingga biaya ekstrakurikuler. Bagi orang tua dengan lebih dari satu anak yang bersekolah, akumulasi biaya ini bisa menjadi tekanan ekonomi yang substansial. Kondisi ini dapat memicu dilema sulit, di mana orang tua harus memutar otak mencari cara untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak tanpa mengorbankan kebutuhan pokok lainnya.
Dampak dari lonjakan biaya pendidikan ini perlu diperhatikan serius oleh pemerintah dan pemangku kepentingan terkait. Akses terhadap pendidikan yang berkualitas adalah hak setiap anak, dan beban finansial yang memberatkan tidak seharusnya menjadi penghalang. Diperlukan langkah-langkah konkret untuk menekan laju inflasi di sektor ini, atau setidaknya memastikan ketersediaan skema bantuan dan subsidi yang tepat sasaran agar tidak ada anak yang putus sekolah karena kendala biaya.
Dalam diskusi publik yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 5 Oktober 2024, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Dr. Ir. Joko Susilo, M.Pd., menekankan bahwa pihaknya terus mendorong sekolah untuk lebih transparan dalam rincian biaya pendidikan dan membuka saluran pengaduan bagi orang tua yang merasa keberatan. “Edukasi mengenai hak dan kewajiban terkait biaya sekolah harus terus digaungkan,” imbuhnya. Dengan pemantauan ketat dan kebijakan yang pro-rakyat, diharapkan beban orang tua di setiap musim sekolah baru dapat diminimalisir, memastikan bahwa pendidikan tetap menjadi gerbang kesempatan, bukan justru menjadi penghalang.